GNPK RI Soroti Penyegelan SD Negeri 064/XI Koto Tuo, Desak Dinas Pendidikan Segera Evaluasi Kepala Sekolah
SUNGAI PENUH_jendelajambi.net,Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) menyoroti aksi penyegelan SD Negeri 064/XI Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, yang dilakukan sejumlah wali murid sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan kepala sekolah.
Aksi tersebut mencerminkan adanya persoalan yang perlu segera mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Para wali murid menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Kepala Sekolah Sulaiman yang dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti selama kurang lebih dua tahun menjabat.
Dalam aksi itu, wali murid membentangkan spanduk berisi tuntutan agar kepala sekolah dipindahkan. Mereka juga menyatakan keberatan terhadap kondisi sekolah serta persoalan penerimaan guru honorer yang menurut salah seorang wali murid, Herlina Sibulian, dinilai lebih mengutamakan warga dari desa asal kepala sekolah daripada warga setempat.
Menanggapi persoalan tersebut, GNPK RI menilai bahwa aspirasi wali murid harus ditanggapi secara serius, terbuka, dan objektif. Dinas Pendidikan tidak seharusnya membiarkan persoalan ini berlarut-larut hingga berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar dan hak siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Ketua GNPK RI, Yusuf Basri, menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SD Negeri 064/XI Koto Tuo.
“Persoalan ini harus diselesaikan melalui evaluasi yang objektif dan transparan. Jika terdapat kekurangan dalam kepemimpinan maupun pengelolaan sekolah, harus ada langkah perbaikan yang jelas. Aspirasi wali murid jangan sampai diabaikan, tetapi penyelesaiannya juga harus mengutamakan kepentingan dan masa depan anak-anak,” tegasnya.
GNPK RI juga meminta Dinas Pendidikan memeriksa persoalan penerimaan guru honorer sebagaimana yang dikeluhkan wali murid. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penerimaan tenaga pendidik dilakukan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan sekolah, serta tidak mengabaikan prinsip keadilan dan transparansi.
Selain itu, GNPK RI mendorong Pemerintah Kota Sungai Penuh agar memfasilitasi dialog antara wali murid, pihak sekolah, dan Dinas Pendidikan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan pergantian kepala sekolah, GNPK RI meminta agar pemerintah daerah mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku.
GNPK RI mengingatkan bahwa persoalan di lingkungan pendidikan tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Kepentingan siswa harus menjadi prioritas utama, sehingga proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal dan tidak menjadi korban dari persoalan antara wali murid dan pihak sekolah.
GNPK RI menegaskan akan mendorong penyelesaian persoalan ini melalui jalur yang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Sungai Penuh diharapkan segera memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai langkah evaluasi serta tindak lanjut atas tuntutan wali murid.
Hingga rilis ini disusun, tanggapan resmi Kepala Sekolah Sulaiman maupun Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh belum tersedia dalam informasi yang diterima. Karena itu, klarifikasi dari seluruh pihak tetap diperlukan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan pendidikan.
GNPK RI DPD Kerinci–Sungai Penuh
Ketua: Yusuf Basri
Sekretaris Jenderal: Kusnadi
(Dedyklen)
