Tuntutan Massa di Depan Kantor Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Sungai Penuh
PENUH_jendelajambi.net,ari ini, sekitar 20 orang warga & elemen masyarakat berkumpul di halaman Kantor Taman Nasional Kerinci Seblat, Kota Sungai Penuh, menyampaikan tuntutan tegas terkait pembiaran kerusakan kawasan hutan lindung. Massa membawa peralatan TOA, karton berisi tuntutan, dan rantai untuk menutup pintu kantor sebagai simbol bahwa kinerja yang tidak berjalan harus “dikunci” dan dievaluasi secara menyeluruh.
TIGA POKOK TUNTUTAN:
1. MENGHENTIKAN PEMBIARAN PENEBANGAN HUTAN YANG SUDAH MASUK HINGGA KE DALAM AREAL GUNUNG MERAPI, KERINCI
Kawasan konservasi bukan kawasan bebas pengrusakan. Penebangan yang terus masuk semakin dalam harus dihentikan saat ini juga.
2. MENINDAK TEGAS PELANGGARAN DI KAWASAN KUASAA TNKS
Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat bukan wilayah tak bertuan. Setiap aktivitas ilegal di dalamnya adalah pelanggaran hukum yang wajib ditindak tanpa terkecuali.
3. MENINJAU ULANG KINERJA OPERASIONAL YANG TELAH MERUGIKAN NEGARA
Pembiaran yang terjadi selama bertahun-tahun bukan sekadar kelalaian biasa. Kerusakan hutan, hilangnya sumber daya alam, dan kerugian ekologis yang terjadi adalah kerugian negara yang besar. Kami minta akuntabilitas penuh dari pihak pengelola TNKS.
“TNKS JADI SARANG PETI — MILIK SIAPA DAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?”
SUNGAI PENU, 17 Oktober 2026 Hendri Wijaya, Ketua LSM GP2AM, secara resmi mempertanyakan kinerja Dinas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hal ini menyusul maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dibiarkan berlangsung bertahun-tahun di kawasan Penetai, Kecamatan Merangin yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kerinci.
Taman Nasional Kerinci Seblat seharusnya menjadi kawasan konservasi yang dijaga sebagai benteng terakhir kelestarian alam. Namun kini kawasan tersebut justru menjadi sorotan publik karena berubah menjadi lokasi aktivitas penambangan emas ilegal yang tidak kunjung ditindak. Muncul dugaan kuat adanya pembiaran, bahkan diduga ada keterlibatan unsur di lingkungan TNKS yang membiarkan aktivitas ini terus berjalan.
Pertanyaan besar di tengah masyarakat:
Siapa sebenarnya pemilik di balik aktivitas PETI ini? Siapa yang bermain di belakang layar? Dan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kerusakan kawasan hutan lindung tersebut?
Perlu ditegaskan: TNKS BUKAN MILIK PRIBADI ATAU KELOMPOK TERTENTU. Kawasan ini adalah aset negara yang wajib dijaga demi kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang.
FAKTA DI LAPANGAN:
– Aktivitas PETI di Sungai Penetai mulai masuk dari desa-desa Kabupaten Merangin sejak sekitar tahun 2013
– Awalnya bersifat sederhana, kini berkembang menjadi operasi besar dengan alat berat yang masuk bebas ke kawasan hutan
– Jalur akses Pangkalan Jambu — Perentak — Muara Emat dimanfaatkan secara bebas oleh penambang
– Air sungai yang dulunya jernih kini keruh sepanjang aliran, tebing digali, hutan dibuka
– Masyarakat adat Muaro Langkap menegaskan: “Kami tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk merusak kawasan ini.”
– Februari 2022: Masyarakat adat melaporkan 13 unit alat berat beroperasi ke Polda Jambi → belum ada tindakan nyata
– Agustus 2022: Pemantauan menemukan sekitar 11 unit alat berat masih beroperasi di Penetai Bao/Renah Paku Lueh
PERNYATAAN TEGAS HENDRI WIJAYA:
“Hutan konservasi bukan untuk dirusak, dan hukum bukan untuk dipermainkan. Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak tinggal diam. Usut tuntas kasus ini, ungkap siapa pun yang terlibat, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu.”
PENUTUP:
Massa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata. Jika dalam waktu 7 hari kerja tidak ada tanggapan dan langkah konkret dari pihak TNKS dan instansi terkait, masyarakat akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Hukum harus tegak di atas segalanya. Hutan Kerinci Seblat adalah milik kita semua — bukan milik para perusak alam.
(Tim)
