Aktivis Soroti Kebijakan Presensi ASN di Pasar Ramadan, Dinilai Salah Sasaran Secara Politik
Jendelajambi.net Kerinci – Kebijakan pemindahan lokasi presensi ASN ke Pasar Ramadan Bukit Tengah terus menuai respons. Kali ini, kritik keras datang dari aktivis Kerinci, Jhon Hendri, yang menilai kebijakan tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan langkah politik yang kurang tepat sasaran.
Menurut Jhon Hendri, apabila tujuan pemerintah daerah ingin mengajak ASN berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan Pasar Ramadan, pendekatan persuasif seharusnya lebih dikedepankan dibandingkan mengeluarkan kebijakan yang bersifat administratif dan mengikat.
“Kalau ingin mengajak, seharusnya dengan imbauan atau pendekatan yang membangun kesadaran. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru menimbulkan tekanan psikologis bagi ASN,” ujarnya.
Ia menilai, suasana kerja di lingkungan aparatur sipil negara harus dijaga tetap kondusif. Dalam pandangannya, pemindahan absensi dari kantor ke pasar bukan sekadar perubahan teknis, tetapi berpotensi menambah beban mental dan tekanan kinerja bagi pegawai yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik.
“Ini bukan hanya soal hadir atau tidak hadir. Ini menyangkut rasa nyaman, rasa dihargai, dan stabilitas kerja. Kepemimpinan itu bukan hanya bicara soal fisik kegiatan atau simbol kehadiran, tetapi juga soal jiwa, hati, dan perasaan bawahan,” tegasnya.
Secara politik, Jhon Hendri menilai kebijakan tersebut berisiko dipersepsikan sebagai langkah yang kurang rasional jika tidak disertai argumentasi yang kuat dan komunikasi yang matang. Menurutnya, kebijakan publik yang menyentuh langsung disiplin dan sistem kerja ASN harus mempertimbangkan dampak psikologis serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa absensi merupakan bagian dari sistem pengawasan kinerja yang memiliki dasar aturan tersendiri. Perubahan lokasi presensi tanpa pertimbangan komprehensif dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif serta jarak emosional antara pimpinan dan aparatur.
Pemimpin harus bijak menyikapi situasi. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya membangun justru menimbulkan tekanan baru di lingkungan birokrasi,” tambahnya.Hingga kini, polemik terkait kebijakan presensi tersebut masih menjadi perbincangan di kalangan ASN dan masyarakat Kerinci.
Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka sekaligus melakukan evaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepemimpinan yang arif dan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik. (Dy)
