Ambil Uang Sendiri Saja Susah! ASN “Disandera” Antrean BPD Jelang Lebaran, Pelayanan atau Pembiaran?
Jambi – Jika mengambil uang sendiri saja harus antre berjam-jam, bahkan berhari-hari, maka publik patut bertanya: ini persoalan teknis, atau bentuk pembiaran yang disengaja?
Pemandangan memprihatinkan terjadi di kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sejak pagi buta, ASN sudah memadati lokasi, berdiri dalam antrean panjang hanya untuk mencairkan tabungan mereka sendiri. Ironisnya, kondisi ini bukan kejadian sesaat—melainkan telah berlangsung hampir sepekan tanpa tanda perbaikan berarti.
Lebih menyakitkan lagi, situasi ini terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri, saat kebutuhan ekonomi masyarakat berada di puncaknya.
“Ini uang kami. Hak kami. Tapi kenapa seperti harus ‘memohon’ untuk mengambilnya?” ujar seorang ASN dengan nada geram.
Kondisi ini memunculkan kesan kuat: nasabah tidak lagi dilayani, tetapi justru “ditahan” oleh sistem yang tidak siap—atau tidak dipersiapkan.
Jika ini soal lonjakan penarikan dana, mengapa tidak diantisipasi?
Jika ini soal sistem, mengapa dibiarkan berlarut?
Jika ini soal manajemen, siapa yang harus bertanggung jawab?
Pertanyaan-pertanyaan ini kini menggantung tanpa jawaban.
Sebagai bank milik daerah, BPD bukan sekadar institusi bisnis—melainkan bagian dari pelayanan publik. Ketika pelayanan berubah menjadi beban, maka yang terjadi bukan sekadar keluhan, tetapi krisis kepercayaan.
Sorotan tajam juga mengarah kepada pemerintah daerah—baik Pemkot, Pemkab, hingga Pemprov—yang selama ini memiliki keterkaitan langsung dengan BPD.
Apakah kondisi ini tidak terlihat?
Atau memang sengaja tidak ingin dilihat?
Dianya pemerintah dalam situasi seperti ini justru memperkuat persepsi publik: bahwa penderitaan kecil masyarakat sering kali tidak cukup penting untuk segera ditangani.
Di tengah kekecewaan yang terus membesar, mulai muncul bisik-bisik perlawanan. ASN mulai mempertimbangkan langkah kolektif: memindahkan dana ke bank lain, bahkan menggugat jika kerugian terus dirasakan.
Karena bagi mereka, ini bukan sekadar antrean.
Ini soal harga diri sebagai nasabah.
Ini soal hak yang terhambat.
Dan ini soal pelayanan publik yang terasa gagal menjalankan fungsinya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka satu hal yang pasti:
yang hilang bukan hanya waktu masyarakat di antrean—tetapi juga kepercayaan yang selama ini dibangun.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen BPD maupun pemerintah daerah terkait kekacauan pelayanan yang terjadi.
Publik kini tidak lagi menunggu janji tetapi bukti
(Deddyklene)
